Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim, Kamis (3/9/2020). Foto : Arief/Man

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim, Kamis (3/9/2020). Agenda rapat tersebut membahas pagu anggaran Kemendikbud tahun anggaran 2021. Dalam rapat tersebut, pagu anggaran Kemendikbud untuk tahun 2021 diusulkan sebesar Rp 81,53 triliun.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan, penganggaran tersebut tetap harus mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19. “Komisi X DPR RI telah menyerahkan rekomendasi Panja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang merupakan destilasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Rekomendasi ini kami harap dapat mewarnai program dan anggaran di tahun 2021,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dampak dari pandemi Covid-19 tidaklah main-main, dan dapat bersifat permanen. Salah satunya adalah learning loss akibat pembelajaran jarak jauh yang tidak efektif. Ia berharap asesmen kompetensi dari Kemendikbud dapat memetakan dan memitigasinya dengan program pembelajaran yang terdiferensiasi. Mengingat, pola pemberlajaran tidak dapat disamaratakan secara nasional, karena tingkat kehilangan pembelajaran masing-masing daerah berbeda-beda.

“Saya harap dalam jangka pendek ada solusi-solusi dari Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas PJJ, mengingat kita belum tahu kapan Covid-19 akan berakhir. Baik melalui dana BOS ataupun sumber-sumber pembiayaan lain,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Politisi dapil Kalimantan Timur ini mengatakan, masih banyak sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang membutuhkan lebih dari sekadar kuota gratis. “Banyak yang membutuhkan hotspot-hotspot di sekolah. Saya harap ini dapat difasilitasi di tahun anggaran mendatang,” pungkasnya seraya mengapresiasi adanya penganggaran untuk digitalisasi sekolah. (rnm/es)